Copyright © 2011 - Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kota Pekalongan. All Rights Reserved.
http://www.kpad.pekalongankota.go.id
Layanan Publik Menuju Birokrasi yang Bersih, Kompeten, dan Melayani Dalam beberapa waktu belakangan, pemberitaan mengenai rekening gendut PNS sangat marak, baik di media cetak, online maupun elektronik. Semua itu berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan isu tersebut melalui media massa. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di setiap instansi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2012, yang ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 2012 | |
Abc Reformasi Birokrasi Satu hal yang menggembirakan adalah munculnya kesadaran bahwa Reformasi Birokrasi bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah dan merupakan kehendak bersama. Tidak cukup hanya keinginan saja, tidak cukup tekad saja. Tekad perlu, dan harus tetapi tidak cukup. Pertama kita harus tahu apa yang kita mau itu. Kedua, dasar utama adalah perubahan mind set dan kultural set. Cara pandang dan landasan berpikir. Ketiga, tidak ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 2009 | |
Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Tahun 2007-2010) Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Jilid I Berbagai kebijakan Kementrian PAN dan reformasi Birokrasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini banyak dibutuhkan para stakeholders, baik dari jajaran instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta masyarakat luas. Namun, sejauh ini peraturan perundangan yang berupa Peraturan menteri, Keputusan, Surat Edaran dan lainnya, masih belum terhimpun secara periodik, menyeluruh dan ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 2010 | |
Himpunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Jilid II Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam perundang-undangan sangat dibutuhkan oleh steakhoulders, baik Kementrian/Lembaga, Instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, Kalangan Akademis serta masyarakat luas, namun sejauh ini Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi belum terhimpun secara periodik, meyeluruh dan ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 2011 | |
jurnal pendayagunaan aparatur negara Dengan bergulirnya reformasi telah membawa perubahan dalam system pemerintahan negara yang ditandai dengan tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (good Governance) dengan menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hubungan ini, salah satu program utama pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi yang diharapkan pada tahun 2005 Indonesia berada pada fase ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 2011 | |
Profil Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun Terbit : 0 |