Dalam beberapa waktu belakangan, pemberitaan mengenai rekening gendut PNS sangat marak, baik di media cetak, online maupun elektronik. Semua itu berawal dari temuan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengungkapkan isu tersebut melalui media massa. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan peran aparat pengawas intern pemerintah (APIP) di setiap instansi, Menteri PAN dan RB menerbitkan Surat Edaran No. 1 Tahun 2012, yang ... » detail

Satu hal yang menggembirakan adalah munculnya kesadaran bahwa Reformasi Birokrasi bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah dan merupakan kehendak bersama. Tidak cukup hanya keinginan saja, tidak cukup tekad saja. Tekad perlu, dan harus tetapi tidak cukup. Pertama kita harus tahu apa yang kita mau itu. Kedua, dasar utama adalah perubahan mind set dan kultural set. Cara pandang dan landasan berpikir. Ketiga, tidak ... » detail

Berbagai kebijakan Kementrian PAN dan reformasi Birokrasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini banyak dibutuhkan para stakeholders, baik dari jajaran instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta masyarakat luas. Namun, sejauh ini peraturan perundangan yang berupa Peraturan menteri, Keputusan, Surat Edaran dan lainnya, masih belum terhimpun secara periodik, menyeluruh dan ... » detail

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam perundang-undangan sangat dibutuhkan oleh steakhoulders, baik Kementrian/Lembaga, Instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, Kalangan Akademis serta masyarakat luas, namun sejauh ini Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi belum terhimpun secara periodik, meyeluruh dan ... » detail

Dengan bergulirnya reformasi telah membawa perubahan dalam system pemerintahan negara yang ditandai dengan tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (good Governance) dengan menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dalam penyelenggaraan negara. Dalam hubungan ini, salah satu program utama pemerintah adalah membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi yang diharapkan pada tahun 2005 Indonesia berada pada fase ... » detail

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... » detail