Rencana Aksi Daerah Pendidikan untuk Semua (RAD PUS) Kota Pekalongan 2011-2015

» Kategori : Hukum

	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan ... » detail Subjek : Psikotropika Penerbit : Badan Informasi Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah
	Abc Reformasi Birokrasi Satu hal yang menggembirakan adalah munculnya kesadaran bahwa Reformasi Birokrasi bukan hal yang bisa dicapai dengan mudah dan merupakan kehendak bersama. Tidak cukup hanya keinginan saja, tidak cukup tekad saja. Tekad perlu, dan harus tetapi tidak cukup. Pertama kita harus tahu apa yang kita mau ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
	Himpunan Peraturan Perundang-undangan (Tahun 2007-2010) Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Jilid I Berbagai kebijakan Kementrian PAN dan reformasi Birokrasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan saat ini banyak dibutuhkan para stakeholders, baik dari jajaran instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kalangan akademisi, serta ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
	Himpunan Peraturan perundang-undangan Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara Jilid II Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam perundang-undangan sangat dibutuhkan oleh steakhoulders, baik Kementrian/Lembaga, Instansi pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
	jurnal pendayagunaan aparatur negara Dengan bergulirnya reformasi telah membawa perubahan dalam system pemerintahan negara yang ditandai dengan tuntutan tata kelola kepemerintahan yang baik (good Governance) dengan menetapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparan, dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan dalam ... » detail Subjek : Reformasi birokrasi Penerbit : Biro Hukum dan Humas Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Hal: 1 | 2 | 3 |